Konstitusi San Marino

Konstitusi San Marino didistribusikan melalui sejumlah instrumen legislatif, yang terpenting di antaranya adalah Statuta tahun 1600 dan Deklarasi Hak-Hak Warga Negara tahun 1974, sebagaimana telah diamandemen pada tahun 2002.

Sistem Konstitutional menunjukkan pengaruh terhadap Hukum Kebiasaan Romawi dan Corpus Juris Civilis dari era Kaisar Justinian I (529-534).

Konstitusi San Marino merupakan salah satu konstitusi yang tertua dan bertahan hingga saat ini untuk sebuah negara berdaulat, yang kalah hanya dari Magna Carta.^[1]

Statuta Tahun 1600

Sistem hukum yang berlaku di San Marino saat ini dimulai dari 8 Oktober tahun 1600. Pemerintah memberikan pengikatan hukum menjadi sebuah kompilasi yang dikenal dengan Statuti ditulis oleh Camillo Bonelli, yang mengatur tentang institusi dan kegiatan pemerintahan San Marino serta peradilan. Hal itu ditulis dalam bahasa Latin dengan judul Statuta Decreta ac Ordinamenta Illustris Reipublicae ac Perpetuae Libertatis Terrae Sancti Marini.

Sistem yang baru di update pada Statuti Comunali (Statuta Kota) dimana telah diberlakukan di San Marino sejak dari tahun 1300. Institusi Dewan Enam Belas dibawa dan diteruskan dari periode ini. Statuta-statuta tersebut menjadi dasar bagi seluruh hukum yang berlaku saat ini, sehingga dokumen ini mungkin merupakan konstitusi tertua dari negara mana pun yang ada saat ini.

Bab Satu

Bab 1 memiliki 62 Pasal yang mengatur tentang berbagai dewan yang ada di San Marino, peradilan, jumlah posisi administratif termasuk Wali Kapten,dan wewenang & tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut.

Dua pasal terakhir menjelaskan bagaimana hukum harus ditafsirkan dan diubah, termasuk bagaimana hukum tersebut harus diundangkan.

Bab Dua

Buku kedua, yang disebut Civilium Causarum, memuat 75 pasal. Bagian pertamanya mengatur prosedur hukum perdata yang mencakup panggilan pengadilan, pembuktian, pemeriksaan saksi, dan biaya perkara. Bagian keduanya membahas masalah anak di bawah umur, pendidikan, gaji pegawai negeri, serta surat wasiat. Terdapat pula bagian yang mendorong penyelesaian sengketa melalui jalan damai dan bagian lain yang mengatur honorarium pengacara.

Bab Ketiga

Bagian bab ketiga disebut sebagai Maleficiorum mengandung 74 pasal dan mengatur tentang hukum Pidana. Pengadilan atas tindakan kriminal dijalankan oleh negara.

Bab Keempat

Buku keempat, yang disebut De Appellationibus, memuat 15 pasal. Bagian ini menjelaskan tata cara pencalonan hakim, klasifikasi putusan, serta ketentuan mengenai banding dan jaminan bagi pihak pemohon banding.

Bab Kelima

Buku kelima, yang disebut Extraordinarium, memuat 46 pasal yang mencakup berbagai topik. Topik-topik tersebut meliputi penjualan daging, sanitasi dan kesehatan, cadangan air, serta jalan raya.

Buku Keenam

Buku keenam memuat 42 pasal yang mencakup masalah kompensasi, standar ukuran berat, dan budidaya tanaman. Secara khusus, buku ini menjelaskan bahwa kepala keluarga bertanggung jawab atas tindakan anak laki-laki serta para pelayan mereka.

Deklarasi Hak-Hak Warga Negara

Pada tanggal 12 Juli 1974, para wali kapten menandatangani undang-undang (59/1974) yang disahkan oleh Dewan Agung dan Umum (Grand and General Council), yang memuat deklarasi hak-hak warga negara serta prinsip-prinsip dasar tatanan hukum San Marino. Deklarasi tersebut diawali dengan penolakan terhadap perang. Dokumen ini menyatakan bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan dan menjelaskan bagaimana doktrin pemisahan kekuasaan diterapkan di San Marino. Warga negara dijamin memperoleh hak-hak tertentu, termasuk kesetaraan, perlindungan integritas pribadi, kebebasan, dan hak pilih universal.

Jorri Duursma menyebut undang-undang tahun 1974 tersebut sebagai hukum dasar Republik ini.^[2]

Deklarasi ini diamendemen pada tahun 2002, dengan memberikan rincian konstitusional lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta membentuk Panel Penjamin Konstitusionalitas Peraturan (Guarantors’ Panel on the Constitutionality of Rules), panel ini merupakan badan peradilan yang bertugas menilai kesesuaian undang-undang dengan ketentuan dalam Deklarasi Hak-Hak tersebut.

Daftar Referensi

↑ Slomp, Hans (2011-09-26). Europe, A Political Profile: An American Companion to European Politics [2 volumes]: An American Companion to European Politics (dalam bahasa Inggris). ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-39182-8.
↑ Duursma, Jorri (1996-10-31). Fragmentation and the International Relations of Micro-states: Self-determination and Statehood (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-56360-4.

[1] Slomp, Hans (2011-09-26). Europe, A Political Profile: An American Companion to European Politics [2 volumes]: An American Companion to European Politics (dalam bahasa Inggris). ABC-CLIO. ISBN 978-0-313-39182-8.

[2] Duursma, Jorri (1996-10-31). Fragmentation and the International Relations of Micro-states: Self-determination and Statehood (dalam bahasa Inggris). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-56360-4.

[1]

[2]